Surabaya ndash; Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga BBM mulai Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga BBM subsidi dan non subsidi itu sudah berlaku per Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Menyikapi adanya kenaikan harga BBM tersebut, Pengamat Ekonomi Ubaya Prof Drs.ec Wibisono Hardjopranoto M,S ikut angkat bicara sekaligus mendukung keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut.
“Saya berkali-kali bicara di media bahwa subsidi yang diberikan kepada barang itu tidak bisa dikendalikan, ini waktu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pun saya teriak-teriak. Rp 250 triliun tiap tahun digeber, ini kan diulang lagi, telat,” ujar Prof Wibi ditemui di sela Pagelaran Wayang Kulit di Ubaya Training Center, Trawas, Kab. Mojokerto, Sabtu (3/9/2022) malam.
Ia menuding bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM sedikit terlambat. Ia juga tak menampik jika nantinya dengan kenaikan harga BBM ini bisa berdampak pada terjadinya inflasi.
“Pak Jokowi agak terlambat, harusnya kemarin. Saya sudah berkali-kali bicara, mengapa nggak bisa dikendalikan, lha wong pakai Alphard mengantre Pertalite dan isi full tank. Ini fenomena gunung es, APBN pasti jebol. Memang dampaknya pasti akan inflasi. Nah, inflasi itu kalau dari kacamata ekonomi itu kan kena kepada mereka yang namanya fake income group,” ungkapnya.
Wibi menyampaikan, dengan adanya kenaikan harga BBM ini, sektor yang paling terdampak dalam waktu dekat adalah sektor transportasi. Karena itulah, dirinya meminta kepada pemerintah agar tak berdiam diri.
“Yang terdampak pasti transport, logistik. Dampaknya memang inflatur. Tetapi pemerintah juga harus siap dengan inflasi tadi. Jadi, pemerintah juga tidak boleh berdiam diri, di situ tetap harus memberikan bantuan,” katanya.
Wibi menegaskan bahwa subsidi pemerintah harus digeber. Menurutnya, subsidi yang diberikan kepada BBM sepatutnya diakhiri. Dengan begitu, harga akan bisa naik. “Subsidi yang diberikan kepada BBM mestinya ini diakhiri biar naik harganya, dipindahkan ke subsidi kepada orang. Kalau bisa subsidinya ditambah. Tergantung kemampuan APBN kita,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wibi mengaku bahwa dirinya sempat menggugat terkait peranan para koruptor, mulai dari tingkat provinsi hingga di level paling bawah yakni RT/RW. “Mestinya membantu Bu Risma supaya administrasi kependudukan rapi dan juga tidak diberikan kepada orang yang tidak berhak. Itu kan banyak kasus,” kata Wibi.
“Misalnya RW dikekno dulur-dulure dewe. Itu kan tidak baik. Jadi masih banyak kebocoran-kebocoran seperti itu. Memang makin lama, menurut saya Indonesia ini yang makin mahal itu kejujuran. Kalau orang bisa mendapatkan pertalite dengan harga Rp 6 ribu sekian, kenapa harus Rp 10 ribu sekarang? Prinsipnya begitu,” tandasnya. [ipl/but]
Sumber: beritajatim.com
