Pemerintahan AS di bawah Trump diharapkan merespons AIIB lebih hangat.
Indonesia membutuhkan pinjaman 36,1 miliar dollar AS untuk bangun infrastruktur.
JAKARTA ndash; Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden terpilih AS, Donald Trump, diperkirakan berbalik haluan dan bergabung dengan Tiongkok untuk mendukung Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Kondisi itu berbanding terbalik saat AS di bawah Presiden Barack Obama.
Hal ini dinilai bakal memperkuat lembaga pembiayaan tersebut sehingga membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memperoleh pendanaan infrastruktur di tengah seretnya penerimaan negara.
Kemungkinan perubahan sikap AS itu disampaikan oleh Kepala AIIB, Jin Liqun, kepada surat kabar People’s Daily. Jin mengatakan pihaknya memahami saat sejumlah penasihat Trump menyebut pemerintah AS sebelumnya telah bertindak salah karena enggan bergabung dengan AIIB.
“Saya telah mendengar sejumlah pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Obama memberikan pandangan baik soal AIIB. Setelah Trump keluar sebagai pemenang, saya diberi tahu bahwa banyak dari timnya berpendapat Obama telah bertindak tidak tepat dengan tidak bergabung dengan AIIB. Terutama setelah Kanada bergabung dengan AIIB, yang sangat nyaring menyuarakan dukungan pada AIIB.” kata Jin, seperti dikutip dari laman South China Morning Post, Senin (14/11).
Jin menyampaikan hal itu setelah salah satu penasihat senior Trump mengisyaratkan sebuah kemungkinan perubahan sikap AS terhadap AIIB, yang sebelumnya dilihat sebagai ancaman terhadap dominasi AS di ekonomi global.
Dalam tulisan di South China Morning Post, Jumat (11/11), penasihat keamanan nasional Trump, James Woolsey, mengatakan AIIB secara luas sekarang diterima di Washington setelah pemerintahan Obama menentang pembentukannya.
Woolsey menegaskan penolakan terhadap AIIB adalah sebuah kesalahan strategi dan pihaknya berharap pada pemerintahan AS berikutnya akan merespons inisiatif ini lebih hangat.
“Huruf ‘A’ dalam AIIB adalah Asia, Afrika, dan Amerika. Itu artinya, bank ini untuk mereka semua. Kami sudah melakukan yang terbaik dalam meyakinkan mereka bahwa kami bukan ancaman atau rival ataupun naif karena tidak tahu dasar aturan operasional,” kata Jin.
AIIB diusulkan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dua tahun silam dan secara resmi beroperasi pada Januari lalu, dengan total 57 negara anggota pendana. Sekitar 100 miliar dollar AS modal AIIB akan dialokasikan pada investasi di berbagai proyek seluruh kawasan. Kanada, yang merupakan sekutu AS, akan diperkenalkan sebagai anggota baru pada Januari 2017 mendatang.
Berdampak Positif
AIIB, lembaga keuangan pembangunan berpusat di Beijing, melaporkan nilai dana yang dibenamkan untuk infrastruktur dunia lebih dari 50 triliun dollar AS.
Dalam laporan itu, diprediksi permintaan infrastruktur bisa mencapai 93 triliun dollar AS pada 2030. Kawasan Asia sendiri butuh sekitar 41 persen dari permintaan tersebut.
Di sisi lain, Asia tidak memiliki pendanaan cukup. Indonesia, misalnya, belum mampu menyediakan anggaran ideal untuk belanja infrastruktur minimal 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Alokasi anggaran infrastruktur naik dari 86 triliun rupiah pada 2010 menjadi 189,7 triliun rupiah pada 2015. Namun tertinggal jauh dari India dan Tiongkok.
Dalam Blue Books Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan pinjaman Indonesia mencapai 41,4 miliar dollar AS untuk 128 proyek yang berada pada 37 program. Dari total pinjaman, 87 persen atau senilai 36,1 miliar dollar AS untuk infrastruktur.
Dalam situasi demikian maka kehadiran lembaga keuangan AIIB adalah alternatif. Indonesia pada 2015 bergabung AIIB dengan menyetor modal 672,1 juta dollar AS. Dengan upaya itu, pemerintah berharap bisa mendapat pembiayaan lebih besar dari modal disetor dari bank tersebut.
Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya, Wibisono Hardjopranoto, menilai rencana keikutsertaan AS dalam AIIB akan berdampak positif bagi perekonomian RI.
“Keberadaan AIIB yang makin kuat dengan AS di dalamnya akan mendorong peningkatan infrastruktur kita yang relatif tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya,” kata dia.
Menurut Wibisono, hal itu sesuai dengan langkah Presiden Joko Widodo terkait dengan kemudahan investasi guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
“Infrastruktur merupakan salah satu syarat utama tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan. Saat ini infrastruktur dalam negeri sudah mendesak untuk ditingkatkan demi persaingan merebut investasi,” papar dia. uci/bud/SB/WP
Sumber: Koran-Jakarta
