Benny Muliawan Mengincar Peluang di Balik Profesi Konsultan HaKI
Susahnya Jadi ‘Dokter Merek’
Profesi Benny Muliawan sebagai konsultan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang masih tabu di masyarakat membuatnya kelimpungan. Namun, kini dia bisa memetik hasil tekad kuatnya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan HaKI. Order pematenan HaKI yang awalnya seret kini mengalir deras.
UMA NADHIF KHOLIFATIN, Surabaya
—
‘SEBENTAR lagi saya akan pindah ke kantor yang baru. Luasnya tiga kali lipat lebih besar daripada ini,’ kata Benny Muliawan sambil menunjukkan selembar kertas yang bergambar desain kantor baru yang dia bangun pada Jawa Pos Senin (15/10).
Saat ini Direktur PT BNL Patent tersebut menempati ruko berlantai tiga seluas 150 meter persegi di Jalan Ngagel Jaya, Nomor 19, Surabaya. Kantor tersebut dalam waktu dekat bakal direlokasi ke Jalan Ngagel Jaya. Luas kantor baru itu 360 meter persegi. Benny merasa perlu untuk merelokasi kantor demi kenyamanan klien. Selama ini dirinya sering mendapat omelan klien lantaran lahan parkir di kantor yang sekarang ditempati sempit. Lahan parkir tersebut hanya cukup menampung tiga mobil.
Maklum, setiap hari Benny bisa melayani 10-20 klien. Klien-klien itu datang untuk mendaftarkan merek atau berkonsultasi. Ada pula yang ingin mengetahui progress report proses paten HaKI yang didaftarkan. Jika dirata-rata, dalam sebulan, dia bisa menerima 100-150 pendaftaran merek atau sengketa HaKI. Dalam setahun, dirinya bisa mengurus sekitar 1.500 merek.
Order yang mengalir deras pada Benny tak didapat dengan mudah. Diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk meraihnya. Dia berkata, dalam bisnis sebagai konsultan HaKI, yang dijual adalah knowledge. Sebagaimana halnya dokter. Jika sistem kerjanya seperti dokter, saat konsultasi sudah dipasang tarif.
‘Di luar negeri, yang pemahaman tentang HaKI sudah 100 langkah lebih maju daripada kita, profesi ini bisa memasang tarif sekitar Rp 5 juta per jam. Tapi, jika saya melakukannya di sini, bisa-bisa saya dicap sebagai penipu,’ kata pria yang mendapat sertifikasi sebagai konsultan HaKI dari Universitas Indonesia tersebut. Saat ini Benny memasang tarif Rp 1,7 juta untuk kepengurusan HaKI bagi perusahaan lokal. Kalau perusahaan asing, tarifnya USD 350-400.
Benny menyadari bisnis yang digeluti tersebut masih langka. Bahkan, dia berkata musuh utamanya bukan sesama konsultan HaKI. Yang harus diperangi justru wawasan masyarakat mengenai HaKI yang masih sangat dangkal. Kecenderungan masyarakat memaknai HaKI sebatas pada merek dagang. Padahal, HaKI itu sangat luas. Cakupannya tak hanya dalam produk perdagangan dan jasa, tapi juga keilmuan.
Selain itu, lanjut Benny, budaya yang melekat di masyarakat Indonesia adalah memulai usaha dulu, kemudian baru akan mengurus paten HaKI. Namun, yang sering terjadi, setelah usahanya berhasil, mereka lupa. Sementara itu, dalam sistem direktorat jenderal (Dirjen) HaKI, yang menang bukanlah orang yang kali pertama menciptakan. Tetapi, siapa yang kali pertama mendaftarkan. Jika celah tersebut disadari orang-orang jahat, itu bisa dimanfaatkan.
Dituduh Calo HaKI
Benny menekuni bisnis tersebut berawal dari ketidaksengajaan. Setelah lulus pada 1999, dirinya sempat bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang saham dan valas. Lalu, pada 2002 dia mengikuti seminar mengenai pembuatan domain. Dalam seminar itu, diajarkan bagaimana pembuatan domain dan seberapa besar pengaruhnya. Dari situ dirinya mulai mengoleksi nama-nama domain dan berbisnis pembuatan domain bagi perusahaan.
Setelah itu, pada 2003 tiba-tiba seorang teman meminta Benny mengurus HaKI pabrik beras. Awalnya, Benny menolak. Sebab, dia merasa tidak menguasai ilmu HaKI. Karena temannya terus mendesak, dirinya datang ke salah satu biro jasa HaKI. Dari situ dia mulai mengerti proses pengurusan HaKI. Berbekal pengetahuan tersebut, Benny memberanikan diri mengurus pendaftaran merek. Akhirnya, usaha itu berhasil. ‘Dari situ saya mulai tertarik. Saya berpikir, peluang bisnis ini sangat besar. Sebab, belum banyak orang yang tahu cara mengurus HaKI,’ ujar pria kelahiran Jember, 4 Oktober 1975, itu.
Benny pun berbisnis mengurus HaKI berdasar order dari mulut ke mulut. Sampai pada pertengahan 2005, Dirjen HaKI melalui Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuka kelas keprofesian konsultan HaKI untuk kali pertama. Dia mendaftar dan masuk dalam angkatan pertama. Setelah mendapat sertifikat sebagai konsultan HaKI, pada awal 2006 dirinya mendirikan PT BNL Patent.
Tantangan besar pun dihadapi. Order yang diterima sangat minim. Yakni, sekitar 20 orang setahun. Padahal, Benny sudah memasarkan jasanya dengan menjemput bola. Saat menawarkan jasa, sering kali dia dituduh sebagai calo HaKI. Kemudian, pada tahun kedua, yakni 2007, dia bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya untuk membuat seminar mengenai cara ampuh mengerek merek melalui media online. Seminar itu dihadiri perwakilan Dirjen HaKI bidang informasi teknologi.
Seminar tersebut menjadi titik balik kemajuan bisnis Benny. Pemasaran melalui seminar itu dirasa cukup ampuh. Dia pun memutuskan untuk menyelenggarakan acara tersebut secara rutin setiap tahun. Namun, setelah seminar kedua pada 2008 yang dihadiri kepala Dirjen HaKI, dirinya sudah tak sempat lagi menyisihkan waktu untuk membuat seminar.
Kini Benny memiliki pasar yang luas. Kliennya tak hanya datang dari pengusaha kelas kakap, tapi juga pengusaha kecil sekelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak hanya dari dalam negeri, klien Benny juga datang dari luar negeri. Di antaranya, Korea, Amerika, Belanda, Swiss, dan Australia. Hingga kini, ada sekitar lima ribu merek yang dipatenkan. (*c14/dos)
Benny Muliawan
Lahir : Jember, 4 Oktober 1975
Orang Tua: Made Subali dan Mimi Susila
Istri: Dwi Lestus
Anak : Dwayne Sebastian Li dan Abbey Madison Li
Pendidikan : Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (1994)
Kuliah Keprofesian Konsultan HaKI Universitas Indonesia (2005)
Jabatan : Direktur PT BNL Patent
Direktur PT Indah Golden Signature
Kutipan:
‘Sukses itu bukan karena selalu terhindar dari masalah, tapi ketika berhasil menerobos masalah,’ Benny Muliawan
Peluang :
1. Belum banyak orang yang tahu HaKI.
2. Kemajuan sektor industri dan UMKM di Indonesia.
3. Masih minimnya konsultan HaKI.
Tantangan :
1. Profesi sebagai konsultan HaKI yang masih tabu di masyarakat.
2. Minimnya peran Dirjen HaKI dalam menyosialisasikan program.
Sumber: Jawa Pos, 22 Oktober 2012
