Fakultas Hukum Ubaya pada 30 November lalu kedatangan tamu istimewa. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr H Harjono SH MCL datang menjadi pembahas dalam diskusi panel yang bertemakan “Dampak Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah terhadap Perekonomian Rakyat di Jawa Timur” yang di adakan di Auditorium FH. Tak tanggungndash;tanggung, diskusi ini juga mengundang beberapa pembicara, yaitu Jendral (purn) Wiranto, ketua umum Dewan Pembina DPP Partai Hanura. Hadir pula Ahmed Zafrullah TN dosen FBE Ubaya, Ananta Yudiharso, SSos MSi dosen Psikologi Ubaya. Berindak selaku pembahas yaitu Prof Dr L. Dison MA dan Drs Haryadi MSi dosen Fisip Unair, dengan Hj Resti Armiwulan,SW MHum sebagai moderator.
Acara rutin tahunan sebagai forum yang membedah konstitusi ini adalah bentuk kepedulian Ubaya dalam menyikapi fenomena masyarakat. Fenomena yang sedang marak adalah mengenai politik uang, pilkada yang diadakan seringkali tidak berjalan seharusnya, bahkan banyak isu mengenai pemborosan dana keuangan Negara untuk pesta demokrasi di Indonesia. ‘Serangan fajar’ sudah bukan hal biasa lagi dalam pesta pemilu di Indonesia. Bahkan di Irian, pemilihan calon yang dipilih didiskusikan terlebih dahulu oleh kepala sukunya. Pemilu tidak lagi bersifat rahasia di daerah tersebut.
Seiring dengan masa Reformasi yang terjadi, konstitusi di Indonesia menjadi lebih terbuka dan memberikan ruang pada rakyat. Yang perlu digarisbawahi, Pemilu yang memang membutuhkan partisipasi rakyat apakah betul sudah berdampak pada kesejahteraan rakyat?
Tidak semua pemilu berdampak buruk bagi perekonomian rakyat, Ahmad memberikan contoh, “di Nganjuk yang hidup dari pertanian, yang APBD biasanya devisit, karena ada pilkada, tingkat pengangguran berkurang dari 6,06% menjadi 3,98% di tahun berikutnya.” Banyak perusahaan yang diuntungkan juga karena pilkada. Dari perusahaan usaha mikro, kecil dan menengah yang berhubungan dengan pilkada seperti spanduk, baliho juga ikut kecipratan rejeki.
Meskipun begitu, Pemilu tetap berdampak buruk. “Dampak Langsung Pilkada mempengaruhi ekonomi rakyat, tapi tidak signifikan, itu cuma sementara,” kata Wiranto. Sebagai contoh, ia menjelaskan bagaimana dana yang dikeluarkan cukup besar untuk promosi, lalu membiarkan modal itu kembali setelah menjadi kepala daerah yang terpilih. Tapi ternyata, gaji kepala daerah yang terpilih memang tidak sebesar modal yang dikeluarkan, sehingga banyak dari mereka yang harus menyisipkan dana anggaran tambahan untuk mengembalikan modal tersebut. “Dampak lainnya jadi tidak menemukan orang yang benar sebagai kepala terpilih, karena memang dari popularitasnya, bukan dari kemampuannya,” lanjut Wiranto.
“Hanya demokrasi yang berjalan baik dan benar yang menghasilkan Pemilu yang free and fair bukan Pemilu yang free and fair yang menghasilkan demokrasi,” pesan penutup dari Ir. Haryadi.
Ada 1 hal menarik yang disampaikan Haryadi sebagai penutup, “Kalau dulu Gus Dur, Megawati, SBY datang mengisi seminar dulu di Ubaya, apabila pak Wiranto datang juga siapa tahu untuk kedepannya juga demikian (jadi presiden).” (re7/wu)
