PTN Mestinya Perhatikan Program Studi Langka
Jakarta, Kompas – Perguruan tinggi swasta di Indonesia jumlahnya naik pesat dan saat ini mencapai 3.017 institusi, mulai dari akademi, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Namun, melonjaknya jumlah perguruan tinggi swasta belum diiringi kualitas yang memadai.
Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), di Jakarta, Selasa (20/4), mengatakan, melonjaknya perguruan tinggi swasta (PTS) bisa mencapai 200 institusi setiap tahun. ”Ini akibat mudahnya pemerintah memberi izin. Namun, pada kenyataannya, banyak PTS yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengabaikan standar kualitas,” ujar Suharyadi, yang juga Rektor Universitas Mercu Buana, Jakarta. Tahun 2006/2007 misalnya ada 2.556 PTS, sedangkan tahun 2007/2008 naik menjadi 2.596 PTS.
Suharyadi mengatakan, Aptisi sudah berkali-kali meminta kepada pemerintah agar membatasi jumlah PTS. Pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi keberadaan PTS sehingga diketahui mana PTS yang masih layak untuk beroperasi dan mana yang harus ditutup.
Kehadiran PTS yang tidak memenuhi standar kualitas, kata Suharyadi, hanya akan menambah beban bangsa. Apalagi, saat ini, Indonesia menghadapi meningkatnya pengangguran intelektual yang sebagian disumbang perguruan tinggi.
Terjadi dikotomi
Budi Djatmiko, pengurus Bidang Organisasi Aptisi, menambahkan, dalam kebijakan pemerintah masih terlihat dikotomi antara pendidikan tinggi swasta dan negeri. Kemajuan pendidikan tinggi lebih diutamakan untuk PTN, sedangkan yang swasta minim dukungan, baik dari segi pendanaan ataupun peningkatan kualitas.
Fenomena yang juga meresahkan kalangan PTS, kata Budi, adalah penyelenggara PTN jor-joran dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk juga dalam program diploma. Selain itu, PTN juga mulai lebih tertarik untuk membuka program studi yang diminati masyarakat.
”Seharusnya PTN itu juga berkomitmen untuk membuka program studi yang langka dan tidak diminati pasar. Namun, keberadaan ilmu itu dibutuhkan bangsa ini untuk maju pada masa depan,” ujar Budi.
Suyatno, Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Jakarta, menambahkan, pemerintah tidak bisa begitu saja memberikan izin PTS baru, lalu tidak peduli apakah institusi itu akan hidup atau mati di tengah persaingan antara PTS dan PTN. Kemajuan bangsa pada masa depan juga tecermin dari kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang sebagian besar disumbang PTS.
Wibisono Hardjopranoto, Rektor Universitas Surabaya, mengatakan, negara ini juga mesti mendukung tumbuhnya filantropi pendidikan dengan memberikan keringanan pajak kepada pihak yang peduli pada pendidikan. Dengan demikian, pengusaha papan atas yang ingin terlibat dalam pendidikan tidak mesti berlomba-lomba mendirikan institusi pendidikan tinggi sendiri. (ELN)
dikutip dari Kompas online
Rabu, 21 April 2010
