Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (PUSHAM UBAYA) menyelenggarakan forum group discussion (FGD) bertema “Kebebasan Masyarakat Sipil: Tantangan dan Strategis Penegakan Demokrasi”. Ada pula penandatanganan MoU dan PKS antara UBAYA dengan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) bersama SEPAHAM Indonesia. Kegiatan diadakan pada Senin (17/3/2025) di Kampus Ubaya Tenggilis.
Ketua PUSHAM UBAYA, Dr. Sonya Claudia Siwu, menyebut acara ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat sipil di Indonesia khususnya perempuan, generasi muda, dan organisasi massa yang memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang inklusif dan berkeadilan. “Melalui kerja sama ini, Ubaya semakin diperkuat baik secara internal maupun eksternal sebagai unsur masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dengan berimbang sesuai nilai-nilai keilmuan dengan berorientasi pada nilai kemanusiaan yang tinggi,” ujarnya.
Para narasumber dalam diskusi ini adalah Moh. Ananto Setiawan (National Programme Coordinator YAPPIKA), Muktiono (Ketua SEPAHAM Indonesia), Himawan Estu Bagijo (BRIDA Provinsi Jawa Timur), Sonya Claudia Siwu (Ketua PUSHAM UBAYA), dan Moh. Soleh (Kepala Divisi Riset, Pengembangan, dan Kerjasama LBH Surabaya). Diskusi panel dihadiri oleh organisasi masyarakat dan organisasi bantuan hukum di wilayah Surabaya serta dosen dan mahasiswa dengan suatu. Sebagai moderator dalam diskusi ini adalah Dahnia Annisa Rahma (staf tenaga kependidikan PUSHAM UBAYA).
Hasil diskusi panel dari para narasumber dan peserta adalah pernyataan fakta dan tantangan mengenai penegakan demokrasi yang membutuhkan pengawalan yang kolaboratif dan sinergis antar masyarakat sipil yang konsisten dan dinamis di berbagai lini dan bidang (multipihak). Untuk itu kebebasan masyarakat sipil perlu dijamin dan diperkuat dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui pengimplementasian program BASIS (Building an Enabling Environment and Strong Civil in Indonesia).
Prof. Suyanto, Ph.D., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Ubaya berharap program ini dapat menyumbang gagasan baru bagi masyarakat dan pemerintah. “Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kemajuan hak asasi manusia serta demokrasi Indonesia yang lebih baik,” terang Suyanto.
Di sisi lain, Moh. Ananto Setiawan selaku National Programme Coordinator YAPPIKA mendukung kerja sama sebagai salah satu implementasi kebebasan masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. “Melalui kerjasama ini, Ubaya sebagai salah satu unsur dari masyarakat sipil telah turut bersinergi mengambil bagian dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat sipil, serta membangun ruang demokrasi Indonesia secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain menggelar FGD, ada pula penandatanganan MoU dan PKS antara UBAYA dan YAPPIKA bersama SEPAHAM Indonesia sebagai kesepakatan mendukung pengimplementasian Program BASIS melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi (edukasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Hal ini bertujuan untuk penguatan kebebasan masyarakat sipil. Implementasi program ini melibatkan beberapa universitas di Indonesia dari Sabang hingga Merauke.
