Surabaya ndash; Demi menyuplai Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Pertamax Ron 92, pemerintah melalui BUMN Pertamina harus merugi Rp 120 ndash; 130 triliun per tahun. Sebab Pertalite dan Pertamax masih disubsidi.
Perang di Rusia dan Ukraina pun ikut membuat harga minyak mentah mencapai USD 115 per barrel pun diluar prediksi APBN. Menurut Wakil Direktur Reforminer Institute, Khomaidi Notonegoro, saat ini harga BBM Ron 92 (Pertamax) di luar negeri sudah Rp 13.000 per liter sementara di Indonesia masih ditahan di harga Rp 9.000 per liter.
Khomaidi memahami sekali jika pemerintah harus menahan diri agar inflasi tidak melonjak. Karena harga BBM berdampak pada meningkatnya biaya transportasi untuk perpindahan barang kebutuhan pokok.
Namun disisi lain APBN juga tidak bisa menahan terlalu banyak subsidi karena lama-lama akan jebol. Sebab tak ada kepastian perang kedua negara berakhir, apalagi Rusia juga sebagai ekportir minyak dunia.
“Pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan, Kementrian ESDM, Kementrian BUMN dan Pertamina sebagai pebisnis energi harus duduk bareng. Jangan sampai subsidi ditahan lalu, Pertamina merugi banyak dan cash flow Pertamina tidak jalan. Nanti mereka tidak bisa beli minyak lagi, maka BBM akan langka. Masyarakat juga yanh susah,” beber Khomaidi.
Skema yang bisa dilakukan pemerintah demi menjaga bisnis BUMNnya dalam hal ini PT Pertamina adalah berbagi beban subsidi. Misalnya menaikkan harga Pertalite dan Pertamax.
“Misalnya saat ini Pertamax disubsidi Rp 4.000 maka bisa berbagi subsidi dengan masyarakat. Yang Rp 1.000 akan ditanggung masyarakat alias harga dinaikkan sedikit. Dengan begini inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap tinggi,” papar Khomaidi.
Hal yang sama juga diamini oleh pengamat Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Drs.ec. Bambang Budiarto M.Si dimana APBN sendiri harus berbagi penggunaannya dengan keseluruhan pembiayaan yang beragam bentuknya.
“Dan sekarang diperparah dengan konflik beberapa negara lain, tentu saja menjadi semakin berat alokasi atas penganggarannya. Situasi ini di jangka menengah tentu kurang baik dan pemerintah harus punya strategi yang tepat,” aku Bambang.
Bambang menekankan apapun kebijakan pemerintah, koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait plus masyarakat harus benar-benar jelas. Sehingga tidak menimbulkan asumsi yang salah dan kepanikan di tengah masyarakat.[rea]
Sumber:beritajatim.com
