DEPOK – Perekonomian Indonesia dalam 12 tahun terakhir cenderung tumbuh di bawah potensialnya. Hal itu disebabkan salah satunya oleh produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.
Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan tingkat produktivitas yang masih rendah masih menjadi isu dalam 30 tahun di Tanah Air. ‘Kita tidak pernah loncat dalam tingkat produktivitas,’ kata Suharso dalam sambutannya pada wisuda daring Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE-IBS) di Jakarta, Senin (22/11).
Penyebab rendahnya produktivitas papar Suharso karena dari awal mahasiswa jarang sekali diajarkan total factor productivity (TFP). Padahal itu sangat penting untuk mendorong capital dalam pertumbuhan ekonomi, dan regulasi yang masih tertinggal.
Menurut Suharso, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh tingkat kompleksitas ekonominya. Semakin tinggi tingkat kompleksitas ekonominya, maka negara itu makin baik.
Sayangnya, Indonesia memiliki tingkat kompleksitas ekonomi sangat rendah. Bahkan, di Asia saja sangat rendah. ‘Kompleksitas itu didorong oleh inovasi. Sayangnya, inovasi kita masih rendah. Semoga para bankir aware soal ini,’ kata Suharso seperti dikutip dari Antara.
Dia menekankan pentingnya untuk fokus pada Human Capital Index bukan Human Development Index. Apalagi, ekonomi dunia sudah berubah oleh destruksi teknologi dan model bisnis serta model keuangan. Permintaan sumber daya manusia (SDM) juga berubah sehingga butuh upscaling dari SDM untuk hasilkan tenaga kerja yang terampil.
Perbaikan Daya Saing
Menanggapi pernyataan Kepala Bappenas, Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto mengatakan, perbaikan daya saing melalui pembenahan kualitas SDM mutlak harus dilakukan jika Indonesia ingin naik kelas dari negara dengan status lower midle income. ‘Krisis ini harus jadi momentum betapa competitive advantage, kreatifitas dan kemampuan SDM penting dalam persaingan global ke depan,’ katanya.
Daya saing Indonesia lemah, karena terlalu berat pada sektor hulu sementara penguasaan teknologi pemerintah dan swasta yang lemah. Kondisi itu diperparah dengan infrastruktur yang minim dan maraknya korupsi yang menyebabkan high cost economy. ‘Ini pekerjaan rumah yang harus dibereskan, jika terlambat kebergantungan kita akan impor membuat rupiah rentan jika muncul tekanan,’ katanya.
Untuk up scalling SDM, jalur vokasi jelasnya harus diperkuat. Sekolah-sekolah kejuruan dan balai latihan kerja yang dapat menghasilkan SDM siap kerja harus menjadi perhatian.
Begitu pula dengan keberpihakan pemerintah dalam mendorong penerimaan pasar terhadap produk lokal sangat diperlukan. Kemudahan birokrasi yang didengungkan harus segera ditindaklanjuti hingga tingkat lapangan. ‘Hal itu agar investor percaya menanamkan modalnya, realisasi investasi harus terus ditingkatkan,’ pungkas Wibisono.
Sumber: koran-jakarta.com
