JAKARTA – Pemerintah menegaskan tetap membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bersamaan dengan penanganan Covid-19. Pembangunan secara pararel itu karena biaya untuk pembangunan IKN tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dana investor yang diperoleh dari konsesi atas sewa aset-aset pemerintah.
Pembangunan secara pararel itu disampaikan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/4).
Menurut dia, pada tahap awal pihaknya akan membangun jalan di kawasan IKN setelah groundbreaking untuk akses kendaraan alat berat serta material. ‘Untuk tahap pertama, jaringan jalan yang akan dibangun jalan kerja Lingkar Kawasan Inti dan jalan kerja Pelabuhan ITCI ke kawasan inti untuk logistik konstruksi seperti mobilisasi alat dan material. Itu yang pertama kali kita siapkan,’ kata Hedy.
Pendanaan awal, jelasnya, berasal dari APBN, selanjutnya setelah badan otorita terbentuk, akan menggunakan dana dari investor.
Pelaksanaan groundbreaking IKN masih menunggu terbitnya Undang-Undang Ibu Kota Negara yang diperkirakan selesai pada Agustus 2021.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat meninjau langsung ke Penajam Paser Utara, pekan lalu, mengatakan pembangunan IKN tetap mengedepankan pelestarian lingkungan.
Menurut Suharso, keberlanjutan hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia justru akan menjadi fokus utama, mengingat rencana induk mengamanatkan 75 persen IKN adalah kawasan hijau dengan prinsip forest city.
‘Di IKN, kita akan hidup bersama hutan, menjadikan hutan sebagai warisan Indonesia yang perlu kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Seperti contoh, justru saat IKN akan berada di sini, Bukit Soeharto akan kami tanam kembali, reboisasi,’ kata Suharso.
Dia mengakui, salah satu kelemahan pelestarian lingkungan adalah begitu luas dan jauhnya Kalimantan. Dengan kehadiran IKN, maka akan mendekatkan pengambil kebijakan, bahkan Presiden RI akan berada dekat dengan hutan Kalimantan. ‘Dengan pemindahan IKN, semakin mengamankan paru-paru dunia karena berada di teras rumah kita,’ kata Suharso.
Persemaian Modern
Pelestarian lingkungan, tambahnya, juga akan diwujudkan melalui Persemaian Modern IKN yang berlokasi di Sepaku, Penajam Paser Utara. Total luas persemaian itu 120 hektare dan berkapasitas 10 juta bibit per tahun. Nantinya, akan menyediakan kebutuhan bibit pohon untuk kawasan IKN.
‘Ingat, saya sudah tegaskan, 75 persen IKN adalah kawasan hijau dan itu bukan sekadar target, sekadar keinginan, tapi kenyataan yang akan kami wujudkan dalam pembangunan IKN ini,’ pungkas Suharso.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan pembangunan infrastruktur untuk proyek IKN pasti menjadi memicu efek domino pergerakan roda ekonomi di kawasan tersebut.
‘Ini sangat positif dalam upaya menarik investor. Jika yang memulai tiang pancang (langkah awal) pemerintah maka akan menjadi sinyal jaminan bagi swasta bahwa proyek IKN ini akan berjalan,’ kata Wibisono.
Capital expenditure atau belanja modal diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut dan otomatis langkah-langkah pemerintah menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di IKN baru. ‘IKN juga akan memicu mobilisasi sumber daya manusia (SDM) dari berbagai daerah sehingga terjadi pemerataan penduduk dan ekonomi.
n SB/ers/E-9
Sumber: koran-jakarta.com
