SURABAYA – Pemprov Jawa Timur dinilai perlu melakukan langkah berani untuk membuat OPD yang khusus mengurusi masalah kependudukan secara mandiri.
Alasannya saat ini jumlah penduduk Jatim semakin bertambah. Maka untuk menghindari timbulnya masalah kependudukan, sudah saatnya di Jatim dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Jatim khusus untuk mengurus Kependudukan.
Wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengatakan selama ini ditingkat Provinsi, urusan kependudukan dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan yang pengelolaannya kurang maksimal.
“Jumlah penduduk kita sudah mencapai angka 40 juta lebih, maka Dinas Kependudukan Provinsi menjadi fasilitator dan supervisi terhadap dukcapil kab/Kota,” kata pria yang juga sekretaris DPD Golkar Jatim ini saat dikonfirmasi di Surabaya, selasa (4/2/2020).
Politisi alumni Ubaya ini berharap keberadaan dinas kependudukan nantinya bisa lebih berperan aktif dalam mendorong fungsi administrasi kependudukan wilayah Jawa Timur.
Ditambahkan oleh Sahat, meski demikian, untuk pembentukan OPD baru tersebut, tentunya membutuhkan perda dan tidak serta merta begitu saja didirikan. “Oleh sebab itu, saya mendorong agar eksekutif dan legislative membuat sebuah perda terkait pembentukan OPD kependudukan tersebut,”sambungnya.
Diungkapkan oleh Sahat pula, Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai dinas kependudukan, tetapi di kabupaten/kota ada dinas kependudukan. “Sementara di pemerintah pusat ada Dirjen Kependudukan. Karena itu Jawa Timur yang wilayahnya luas, ternyata belum punya dinas kependudukan.Maka saya sarankan agar segera itu dibentuk OPD yang khusus ngurusi masalah kependudukan,” pungkasnya. (Nang)
sumber:kanalindonesia.com
