Menyadari pentingnya peran pers, khususnya di wilayah Jawa Timur, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Surabaya, bersama Dewan Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, gelar diskusi kelompok terfokus dengan tema “Menjaga Kemerdekaan Pers Dengan Bisnis yang Sehat” Kamis, (25/07/2019) bertempat di Seminar Room, Gedung International Kampus II Ubaya.
Diskusi melibatkan organisasi profesi jurnalis, serikat pekerja media, pimpinan media massa, akademisi, pengacara publik sampai aktivis di Jawa Timur. Dengan menghadirkan pemateri yakni, Ahmad Jauhar selaku anggota Pers, Arief Afandi selaku mantan Wakil Walikota Surabaya dan Herlambang Wiratraman selaku Akademis Universitas Airlangga.
Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.Rights Edu. selaku Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Ubaya mengatakan, saat ini nilai pemberitaan pers sangatlah rendah. “Info yang kami terima, ada beberapa penemuan di Jawa Timur bahwa nilai dalam pemberitaan pers skornya dibawah rata-rata. Hal ini terkait dengan independensi jurnalis atau pers dalam memberitakan informasi kepada publik,”ujar Vira sapaan akrab di kampus.
Menurut survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018, salah satu tantangan besar bagi kemerdekaan pers di Provinsi Jawa Timur menyangkut kemerdekaan dari kelompok penting yang kuat. Maka penting untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar menghadapi persoalan kebebasan pers, baik dari segi politik, ekonomi maupun hukum.
Menurut Ahmad Jauhar, ketergantungan finansial media pers lokal pada pemerintah daerah terhadap pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat tinggi.“Setiap tahun ada banyak perusahaan pers yang mengajukan diri untuk diverifikasi Dewan Pers. Tujuannya cuma satu agar bisa mendapatkan iklan pemerintah, padahal semangat verifikasi bukan itu,”ungkapnya.
Sementara itu Eni Mulia selaku Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) mengatakan, unitnya terus berkomitmen bagaimana mengembangkan media massa dan menjaga ruang redaksi dari intervensi pihak-pihak yang mencari keuntungan. Sejauh ini disadari, jurnalisme dan pers berkepentingan untuk mengamankan perannya sebagai watch dog terhadap kekuasaan. Selain itu, jurnalisme berperan sebagai penyedia kebutuhan informasi publik maka monopoli atas media tidak dapat dibenarkan.“Kami berharap, forum ini nantinya mampu membuat komitmen yang sama agar tetap tetap independen dalam melayani kepentingan publik,” ungkap Eni.
