Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum asal Universitas Surabaya (Ubaya) Martono memberikan catatan ringkas evaluasi akhir tahun 2016 dari perspektif hukum dan perubahan sosial terkait ‘Demokrasi Dalam Bingkai NKRI’.
Menurut Penasehat Pusat Studi HAM (Pusham) Ubaya ini menegaskan, saat ini peranan negara makin kecil dan dikalahkan dengan kekuatan civil society dan economic society (pasar). ‘Negara saat ini tidak berdaya menghadapi kekuatan politic society, civil society, economic society dan communal society.
‘Salah satu buktinya adalah ketika Presiden Jokowi sebagai simbolik lembaga kepresidenan dapat dipaksakan atas nama demokrasi oleh communal society untuk ikut Sholat Jumat di Lapangan Monas Jakarta saat aksi 212 lalu,’ kata Martono kepada wartawan di Gedung Fakultas Hukum (FH) Ubaya kepada wartawan, Rabu (22/12/2016).
Selain itu, Martono yang juga dosen senior FH Ubaya ini berpendapat tidak bisa memaksakan fatwa haram MUI terkait karyawan muslim yang dilarang menggunakan atribut Natal sebagai bagian hukum positif. Ini karena akan melahirkan kondisi ketidakpastian hukum.
‘Jika nilai agama diposisikan menjadi bagian dari sumber nilai bagi perumusan hukum positif itu memang bisa diterima. Itu sama halnya dengan posisi nilai hukum yang lain di antaranya nilai kesantunan, kesopanan, kesusilaan dan nilai kemasyarakatan lainnya,’ tuturnya.
Selain itu, menanggapi kasus terorisme bom bunuh diri yang kembali marak di Indonesia, mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini menegaskan hal itu sebagai wujud konkret kegagalan globalisasi dan patut memperoleh perhatian. ‘Hadirnya terorisme global merupakan akibat dari kolonisasi dunia kehidupan modern yang dipimpin dua sub sistem yakni uang dan kuasa,’ tukasnya. (tok/kun)
