Hambatan Utama Investasi Masih Soal Korupsi


  • 10-01-2020
  • Hayuning Purnama Dewi
Iklim Berbisnis, Ada 1.500 SK Menteri Dinilai Hambat Investasi
 
Guna memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis dibutuhkan pemberantasan korupsi yang masif dan memangkas aturan yang tumpang tindih.
 
JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan ada sekitar 1.500 Surat Keputusan (SK) men­teri yang dinilai menghambat kemudahan in­vestasi masuk ke Tanah Air. Untuk itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan meminta pemangkasan regulasi di kementeri­an dan lembaga (K/L) terkait.
 
Sementara itu, sejumlah kalangan berpen­dapat hingga kini hambatan utama investasi mengalir deras ke Indonesia masih soal korup­si, antara lain dengan modus mencari-cari ke­salahan pengusaha yang akan berbisnis.
 
Guru Besar Ekonomi dari Universitas Sura­baya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, me­nilai ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mendapatkan keuntungan dengan mempertahankan tumpang tindih peraturan yang akhirnya menghambat kemudahan investasi. Untuk mengatasinya, gerakan bersih-ber­sih yang dilakukan pemerintah, DPR, dan KPK harus dikuatkan untuk menumbuhkan keper­cayaan kalangan pengusaha.
 
“Kemungkinan besar memang ada aparat pemerintah yang punya kepentingan. Indivi­du-individu ini berusaha mendapatkan keun­tungan dari peraturan yang saling tumpang tindih itu. Jadi, problem utama ekonomi Indo­nesia sebenarnya masih soal kepastian hukum, soal korupsi, terutama dengan mencari-cari kesalahan pengusaha,” papar dia, ketika di­hubungi, Minggu (29/12).
 
Terkait dengan masalah kepastian hukum tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui sering mendengar ada aparat hukum yang suka menakut-nakuti, memeras para bi­rokrat dan pejabat. “Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar ba­nyak sekali,” kata Presiden, belum lama ini.
 
Jokowi menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada para penegak hukum yang ke­rap melakukan pemerasan dengan motif men­cari-cari kesalahan calon korbannya.
 
“Saya juga tidak akan memberi toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti, dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat,” kata Kepala Negara.
 
Menurut Wibisono, demokrasi di Indonesia perlu merekrut elite-elite yang terjaga integri­tasnya sebagai figur yang mampu mengemban amanat publik. Tanpa itu, hanya akan menda­patkan figur yang selalu mencari celah aturan, atau mengondisikan aturan yang menguntung­kan dirinya atau kelompoknya sendiri.
 
Perbaiki Peringkat
 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Mo­dal (BKPM), Bahlil Lahaladia, menjelaskan hingga kini tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada di urutan 73, menurut data Bank Dunia. Pemerintah sedang berupaya menggenjot peringkat itu naik ke level 50. “Tingkat kemudahan investasi kita sekarang ini tingkat 73. BKPM jadi koordinator untuk per­baiki tingkat kemudahan itu. Targetnya mini­mal kita bisa di ranking 50. Kita akan memang­kas regulasi dan prosedur yang banyak di K/L,” ungkap Bahlil, akhir pekan lalu.
 
Contohnya, imbuh Bahlil, ada sekitar 1.500 SK menteri yang dinilai bisa menghambat ke­mudahan investasi. Nantinya akan dipangkas cuma jadi 298 SK saja. “Kita di BKPM menghi­tung 1.500 SK menteri yang menghambat pro­ses perizinan yang berdampak pada kemudah­an investasi. Kita potong jadi tinggal 298. Ini akan kita perjuangkan harus selesai di awal Ja­nuari 2020,” kata Bahlil.
 
Menurut Kepala BKPM, salah satu K/L yang regulasinya banyak bermasalah dan meng­hambat kemudahan investasi adalah Kemen­terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan perbaikan pering­kat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) versi Bank Dunia mesti men­jadi prioritas bagi pemerintah agar investor bisa segera datang guna memajukan industri nasional maupun peningkatan kualitas infra­struktur di berbagai daerah.
 
“Untuk itu, peraturan yang menghambat in­vestasi mesti dipangkas. Langkah awal yang da­pat dilakukan pemerintah adalah melalui peny­elarasan 82 undang-undang (UU) yang menjadi UU omnibus law lalu diturunkan menjadi per­aturan pemerintah maupun peraturan menteri. Hanya saja, sebelum dibuat, sebaiknya UU-nya dibuka dulu agar publik tahu dan memberikan masukan,” kata Tauhid. SB/YK/uyo/WP
 
Sumber: koran-jakarta.com
Update: 10-01-2020 | Dibaca 394 kali | Download versi pdf: Hambatan-Utama-Investasi-Masih-Soal-Korupsi.pdf