Terusiknya Rasa Keadilan Masyarakat


  • 11-05-2015

Beberapa waktu lalu, headline surat-surat kabar dipenuhi dengan berita putusan peradilan terhadap kasus nenek Asyani, yang dituduh mencuri kayu jati milik Perum Perhutani. Kasus ini menjadi polemik dan dianggap ironis oleh masyarakat. Di saat banyak kasus besar seperti korupsi luput dari perhatian penegak hukum, kasus kecil yang sepele seperti pencurian beberapa batang kayu jati malah diperkarakan dengan serius. Lalu bagaimana tanggapan Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya? Berikut wawancaranya:

Bagaimana tanggapan Ibu terkait putusan peradilan terhadap nenek Asyani yang sering dibandingkan dengan putusan peradilan pada kasus besar seperti korupsi?

“Saya rasa yang harus disadari disini adalah adanya disparitas pidana, jangankan berbeda tindak pidana seperti korupsi dan pencurian kayu jati, dalam tindak pidana yang sama pun vonis hukum bisa berbeda, yang disebabkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jika dari awal dakwaan sudah salah, maka akan menyebabkan putusan hakim tidak mencerminkan keadilan, karena dalam hukum acara pidana, hakim tidak boleh membuat putusan dengan pasal di luar dari yang didakwakan. Harus diakui hal ini sangat ironis, karena korupsi yang bisa dibilang tindak pidana luar biasa dijatuhi sanksi ringan, sedangkan tindak pidana yang bisa dibilang umum seperti pencurian dijatuhi sanksi yang dirasa berat,”

Terkait dengan tanggapan masyarakat, menurut ibu, mengapa kemudian kasus ini bisa menjadi suatu perhatian?

“Kalau dilihat, rasa keadilan masyarakat menjadi terusik. Nenek Asyani yang begitu miskin, dituduh mencuri kayu milik Perhutani, suatu badan yang besar. Dari konteksnya kalau memang nenek Asyani ini mencuri karena ia memang membutuhkannya untuk hidup, maka harus dipertimbangkan unuk meringankan putusan hukum. Memang secara hukum putusan hakim tidaklah salah, namun dari segi mencari keadilan sebagai tujuan hukum, hal inilah yang belum bisa dilihat oleh masyarakat,”

Memangnya ketidakadilan dalam hal ini seperti apa bu?

“Ketidakadilan muncul dari penangkapan dan penahanan nenek Asyani. Seseorang boleh ditahan kalau memang dari pasalnya sendiri dimungkinkan untuk dilakukan penahanan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 ayat 1, seseorang boleh ditahan dengan tiga alasan, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya. Bila tidak ada salah satu alasan ini, lalu kenapa harus ditahan?

Lalu bagaimana dampak dari putusan peradilan terkait kasus nenek Asyani ini?

Dikhawatirkan masyarakat tidak akan percaya lagi dengan proses hukum, karena banyak kasus kecil yang dibesar-besarkan, namun banyak kasus besar yang ditutup-tutupi.

Kedepannya apa yang harus dilakukan pihak penegak hukum menghadapi kasus seperti ini?

“Seharusnya aparat penegak hukum harus lebih jeli dalam proses peradilan pidana. Mungkin dapat meniru sistem di negara maju, yaitu out of the court settlement, dimana kasus kecil tidak dibawa ke meja peradilan, namun bukan berarti kasus kecil seperti ini tidak diadili sesuai hukum yang berlaku, proses hukum tetap harus berjalan. Selain itu hukum juga harus kembali lagi ke tujuannya untuk mencari keadilan, dimana tidak ada diskriminasi. Harus ada sistem dan media yang tepat dalam mengangani kasus seperti ini, agar proses hukum tetap berjalan tapi tetap tidak mengusik rasa keadilan masyarakat” (mgl)

Update: 11-05-2015 | Dibaca 4578 kali | Download versi pdf: Terusiknya-Rasa-Keadilan-Masyarakat.pdf