Klaim Asuransi Korban AirAsia QZ8501 Menurut Undang-Undang Penerbangan


  • 13-02-2015

Tragedi kecelakaan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 beberapa waktu tentu menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan karena tidak sedikit pula korban yang berasal dari satu keluarga. Kehilangan anggota keluarga untuk selama-lamanya karena kecelakaan tragis bukanlah hal yang cepat berlalu begitu saja, terlebih bila harus menyelesaikan urusan yang menyangkut keadaan korban, seperti mengumpulkan data ante-mortem dan klaim asuransi. Bila data ante-mortem tidak memakan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan, sedikit berbeda dengan urusan klaim asuransi untuk keluarga korban.

Menurut Ketua LPPM Ubaya, Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum., pihak pengangkut yang dalam hal ini adalah pihak AirAsia, patut bertanggung jawab atas penumpang yang menjadi korban. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pada pasal 141 ayat 1 disebutkan bahwa, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. “Ada suatu hal yang perlu digaris bawahi, yaitu bentuk ganti rugi ini berlaku untuk per penumpang. Meskipun banyak korban yang berasal dari satu keluarga, tetap ganti rugi dalam bentuk asuransi wajib diberikan adalah per orang penumpang tersebut, bukan per keluarga,” tegas Yoan. Dari undang-undang tersebut, terdapat juga Peraturan Pelaksanaan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan bahwa, ganti rugi yang berhak diterima oleh keluarga korban sebesar 1,25 milyar rupiah per penumpang yang meninggal dunia. Seluruh ganti rugi yang berlandaskan hukum dari undang-undang tersebut wajib diberikan oleh perusahaan penerbangan yang bersangkutan melalui asuransi konsorsium yang ditunjuk. Selain dari perusahaan penerbangan, korban meninggal juga berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak Jasa Raharja, karena kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan transportasi. Untuk korban meninggal dunia, nominal yang berhak diterima oleh keluarga korban adalah sebesar 50 juta rupiah. Bila semasa hidup korban juga mengasuransikan diri, keluarga korban juga berhak menerima asuransi dari perusahaan asuransi tersebut.

Proses klaim asuransi yang perlu dilakukan oleh keluarga korban kepada perusahaan penerbangan juga sudah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dimana pihak keluarga korban perlu menyerahkan bukti dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatatatau surat muatan udara, atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu dilengkapi juga dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dalam bentuk akta kematian.

Akta kematian bisa didapat bila korban dinyatakan secara resmi meninggal dunia, sedangkan masih ada korban kecelakaan ini yang belum ditemukan. Bagaimana menyatakan kondisi korban tersebut sudah meninggal atau belum? Tertulis pada UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pasal 178 ayat 1, bila korban hilang dan dalam jangka waktu 3 bulan sejak jadwal pesawat seharusnya mendarat di tempat tujuan, korban dianggap telah meninggal tanpa perlu putusan pengadilan. “Namun, selama ini yang sudah berjalan, masih tetap diperlukan putusan pengadilan. Padahal, menurut acuan dasarnya, itu tidak diperlukan. Bila sudah begini, dilalui dulu masa 3 bulan itu. Setelah itu baru dapat dikatakan bahwa korban yang tadinya hilang itu sudah meninggal dan dapat diajukan hak ganti rugi,” ujar Yoan. Bila pihak perusahaan penerbangan mempersulit proses ini, sudah dapat dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum, menurut pasal 1365 KUHPerdata.

Jika penjelasan tentang ganti rugi yang tercantum dalam undang-undang ditujukan untuk penumpang, bagaimana penjelasan tentang ganti rugi untuk awak pesawat yang menjadi korban? Dasar acuan undang-undang tentang penerbangan tersebut hanya berlaku untuk penumpang, bukan awak pesawat. Maka dari itu, pihak perusahan penerbangan sudah mempersiapkan asuransi untuk awak pesawat di perusahaan asuransi yang sesuai. Nominal ganti rugi pun juga berbeda dengan nominal wajib yang diberikan kepada penumpang yang menjadi korban.

Berada dalam musibah yang menghilangkan anggota keluarga, tentu tidak mudah bagi keluarga korban. Kepanikan dan minimnya informasi membuat keluarga korban perlu adanya pendampingan secara hukum. “Pada kejadian keluarga korban yang tidak mau menerima ganti rugi karena jenazah anggota keluarganya belum ditemukan. Bisa saja mereka menunggu sampai lebih dari 3 bulan dan belum ada kabar ditemukannya korban namun masih belum mau menerima hak asuransi ganti rugi. Padahal, sesuai undang-undang, korban sudah dinyatakan meninggal dan pihak keluarga berhak menerima ganti rugi. Kurangnya informasi dapat membingungkan pihak keluarga dalam keadaan seperti itu. Maka dari itu, sebaiknya pendampingan secara hukum diberikan kepada pihak keluarga korban,” tutup Yoan. (tir/wu)

Update: 13-02-2015 | Dibaca 6745 kali | Download versi pdf: Klaim-Asuransi-Korban-AirAsia-QZ8501-Menurut-Undang-Undang-Penerbangan.pdf