Darurat Pandemi Covid-19, PR Masyarakat Dan Pemerintah


  • 18-04-2020

Pandemi Covid-19 ini menjadi situasi darurat yang dekat dengan kondisi kita sehari-hari. Kita melihat banyak sekali informasi dan tindakan yang bersliweran di dunia maya sebagai bentuk pencegahan dan penanganan yang sebaiknya dilakukan. Namun, senantiasa perlu diingat  bahwa  kita  adalah  masyarakat  yang  hidup  di dalam  negara  hukum. Bagaimanakah aspek hukum mengenai kebijakan dalam penanganan situasi pandemi ini? Kami berkesempatan mewawancarai  Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia yang juga adalah Dosen di Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ubaya. Dalam kesempatan ini, beliau akan membahas mengenai Hukum Darurat Negara dan kaitannya dengan Pandemi Covid-19. Simak wawancaranya berikut ini!

 

Q: Apa itu hukum darurat negara Bu?

A: Hukum darurat negara adalah hukum yang diberlakukan saat negara berada dalam situasi darurat. Hukum darurat negara biasa disebut Hukum Tata Negara Darurat. Istilah asing yang sering digunakan adalah staatsnoodrecht atau state of emergency. Setiap negara memiliki hukum darurat negara. Di Indonesia hukum darurat negara secara mendasar di atur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 tentang darurat Keadaan Bahaya yang diatur rinci dalam Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 23 Tahun 1959 (UUKB No. 23/1959). Kemudian dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 diatur tentang darurat Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa. Saat kegentingan memaksa, Presiden memiliki kewenangan menetapkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).

 

Q: Baik, lalu kondisi seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat?

A: Nah, keadaan darurat adalah kesulitan yang datang secara tiba-tiba tidak pernah disangka sebelumnya dan perlu penanggulangan segera; tidak pernah diduga bentuk kesulitan itu seperti apa; situasi yang memaksa; dan berlangsung secara cepat.

 

Q:Lalu sebenarnya apa yang membedakan hukum darurat dan hukum normal Bu?

A: hukum darurat tentu saja berbeda dengan hukum normal. Hukum darurat dibuat untuk situasi darurat sedangkan hukum normal sebaliknya. Saat negara berada dalam situasi darurat, demi mempertahankan eksistensinya/kedaulatannya, negara akan menerapkan hukum darurat negara yang bersifat abnormal guna mengatasi keadaan luar biasa akibat adanya ancaman bahaya/bahaya yang dihadapi agar dengan segera situasi negara dapat kembali normal seperti semula.

 

Q:Beberapa waktu ini sempat terdengar isu darurat sipil. Sebenarnya apa itu darurat sipil Bu?

A: Darurat Sipil adalah penetapan status bahaya untuk tingkatan paling rendah, setelah dinyatakannya negara dalam Keadaan Bahaya oleh Presiden. Status bahaya lainnya yang tingkatannya lebih tinggi dari Darurat Sipil yaitu Darurat Militer, dan tingkat tertinggi adalah Darurat Perang. Ketentuan status darurat ini diatur di UUKB No. 23/1959. Hanya saja UUKB No. 23/1959 ini merupakan produk hukum rezim orde lama (era demokrasi terpimpin) yang tentu saja sudah tidak sesuai dengan jiwa/spirit reformasi saat ini yang sangat menjunjung tinggi tegaknya Hak Asasi Manusia. Jika darurat sipil itu diterapkan untuk menangani darurat kesehatan masyarakat pandemi Covid-19 tentu tidak tepat, sebab hukum darurat negara yang diterapkan lebih berat bobotnya ketimbang sifat darurat pandemi Covid-19. Bisa jadi jika darurat sipil diberlakukan maka penanganan pandemi Covid-19 inikuat nuansa militernya. Sementara pandemic Covid-19 ini hanyalah darurat kesehatan masyarakat sipil yang tidak perlu dengan pendekatan militer yang represif.

 

Q:Lalu apakah darurat sipil (dan lainnya) dapat dikategorikan sebagai hukum darurat?

A: Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Darurat Perang itu adalah tingkatan status Keadaan Bahaya yang diatur dalam hukum darurat Keadaan Bahaya yaitu UUKB No. 23/1959.

 

Q: Nah, lalu saya ingin bertanya terkait Covid-19 Bu. Apakah pandemic Covid-19 bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat?

A: Berdasarkan pengertian darurat berikut kriterianya yang sudah saya sampaikan tadi, pandemi Covid-19 memenuhi semua kriteria tersebut, sehingga sebenarnya sudah cukup jelas bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat. Hanya saja dalam konstitusi diatur bahwa penilaian apakah negara itu berada dalam situasi darurat atau tidak, hal itu menjadi kewenangan istimewa (hak prerogatif) Presiden. Jadi tidak boleh sembarangan menyatakan Indonesia berada dalam situasi darurat.

 

Q: Sejauhini apakah kebijakan yang sudah diterapkan oleh negara—dalam konteks penanganan Darurat Covid-19—adalah hal yang tepat?

A: Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, harus menggunakan perspektif hukum darurat negara. Dari perspektif ini, maka untuk penanganan Darurat Covid-19 di Indonesia seharusnya Pemerintah cukup menggunakan hukum darurat negara dalam bentuk PERPPU. Saat ini memang sudah ada PERPPU No. 1 Tahun 2020 untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 pada sistem keuangan negara. Sedangkan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman bahaya itu sendiri, Presiden hanya menggunakan produk hukum saat negara dalam situasi normal yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

 

Seharusnya Presiden menetapkan PERPPU yang isinya tidak hanya mengatur mengenai dampak dari pandemic Covid-19 tetapi juga tentang bagaimana teknis penanganan di lapangan mulai dari pusat hingga di daerah. Dengan PERPPU segala sesuatunya dapat ditangani dengan segera karena berpusat pada Presiden selaku penguasa darurat. Sebab situasi darurat tidak boleh diterapkan terlalu lama. Selain itu kita harus berlomba dengan Covid-19 yang begitu cepat penularannya. Pastinya sebagai masukan untuk Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati dan cermat dalam menilai situasi yang ada dan dalam memutuskan untuk menggunakan hukum darurat negara yang tepat. Ketidaktepatan memberlakukan hukum darurat negara justru akan lebih membahayakan lagi ketimbang Covid-19 itu sendiri.

 

Q:Apa yang sebaiknya dilakukan oleh negara dalam situasi seperti ini?

A: Negara hendaknya lebih fokus lagi pada keselamatan masyarakat dan bukan dengan pendekatan keamanan Negara. Sebab dalam situasi darurat pandemi Covid-19 ini yang terancam adalah jiwa setiap warga negara Indonesia sehingga keselamatan rakyat adalah yang utama. Berlaku adagium Solus Populi Suprema Lex yaitu keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Beberapa bantuan konkrit sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk masyarakat dalam perjuangan melawan pandemi ini, namun masih belum menjangkau sepenuhnya.

 

Q: Apasebaiknya yang dapat dilakukan masyarakat dalam situasi seperti ini?

A: Masyarakat harus ikut berperan serta dalam perjuangan melawan pandemi Covid-19 ini. Salah satu bentuk perjuangan yang paling sederhana adalah dengan mentaati protokoler kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti ketentuan social distancing dengan stay at home untuk memutus rantai penularan Covid-19. Sebab hanya dengan cara menjaga jarak itulah yang tepat untuk menghentikan penularan Covid-19. Untuk mereka yang dengan sangat terpaksa harus keluar rumah dan tidak dapat melakukan WFH (work from home), harus tetap melaksanakan protokoler yang ada seperti menggunakan masker saat di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan saat di rumah senantiasa menjaga kebersihan.

 

Q: Berarti memang masyarakat dan pemerintah harus sama-sama menjaga ya bu?

A: Benar. Yang pasti perjuangan melawan Covid-19 ini menjadi perjuangan masyarakat dan pemerintah. Dibutuhkan kekompakan. Situasi darurat atau ancaman pandemi ini dialami oleh seluruh negara di dunia. Indonesia tidak sendiri tetapi bersama dengan ratusan negara lainnya. Jika masyarakat tidak mengikuti protokoler kesehatan yang berlaku maka situasi darurat ini akan berlangsung lama. Dikhawatirkan situasi darurat negara yang berlangsung lama akan memunculkan permasalahan-permasalahan lain yang justru akan memperkeruh situasi. Selamat berjuang melawan pandemic Covid-19. Semoga situasi darurat ini dapat segera berlalu. Stay safe & stay healthy untuk kita semua. Senantiasa dalam perlindunganNya. Amin!

 

Nah berikut adalah hasil wawancara dengan Bu Sonya terkait peran Hukum Darurat dalam penanganan Covid-19. Memang dalam Covid-19 ini tentunya banyak hal yang bisa kita evaluasi dari pemerintah ataupun juga dari rakyat. Ini adalah permasalahan kita bersama, mari kita saling mendukung dan saling menjaga. Stay safe! (sml)

Update: 18-04-2020 | Dibaca 3107 kali | Download versi pdf: Darurat-Pandemi-Covid-19--PR-Masyarakat-Dan-Pemerintah.pdf