Sadari Tanggung Jawab Untuk Perbaiki Layanan Angkutan


  • 21-07-2010

Kondisi layanan angkutan yang dimiliki Indonesia memang dikenal belum memenuhi standar kepuasan pelanggan. Namun, bukan seutuhnya hal tersebut adalah kesalahan pihak penyelenggara. Sebab sebelum diizinkan membuka jasa angkutan baik darat, udara, mau pun perairan, sudah ada perjanjian yang menyangkut tanggung jawab penyelenggara terhadap pengguna jasanya. “Masing-masing sudah diatur dalam undang-undang tersendiri,” buka Supriono SH M Hum, anggota Tim Pengasuh Mata Kuliah Hukum Pengangkutan Fakultas Hukum Ubaya.

Menurut pria ramah ini, pada dasarnya terdapat aturan umum di lapangan lewat peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang diatur langsung oleh pemerintah daerah. “Tapi, pada dasarnya aturan daerah tidak melanggar aturan yang dibuat pemerintah,” ungkap pria yang akrab disapa Priono ini.

Seperti halnya aturan lain, terdapat pula azas hukum yang mengikuti undang-undang pengangkutan. Azas pertama adalah hukum publik yang mengatur kepentingan dan tanggung jawab umum semua pihak yang terkait. Azas kedua adalah hukum privat yang menjadi perjanjian antara penumpang dan pengangkut sekali pun sering tidak tertulis. Namun, jika diperhatikan lebih lanjut, sebenarnya beberapa butir perjanjian dasar sering dicantumkan di balik karcis, tiket, atau kolosemen yang dipegang oleh penumpang. ”Sayangnya, banyak yang tidak memerhatikan. Sehingga sekali pun penyimpangan terjadi tidak banyak orang yang mau melaporkan,” pungkas Priono.

Namun sekali lagi, penumpang juga ikut memiliki tanggung jawab dalam menjalankan serta menegakkan aturan yang ada. Ada lima unsur tanggung jawab yang perlu diketahui oleh pengguna dan pemilik jasa layanan:

  1. Unsur kesalahan, Bila terjadi kesalahan, penumpang berhak meminta ganti rugi pihak pengangkut namun harus bisa membuktikan adanya kerugian dan tanggung jawab pihak pengangkut.
  2. Unsur praduga bahwa pihak pengangkut selalu bertanggung jawab Pengangkut berhak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan memberi bukti yang kuat.
  3. Unsur tanggung jawab mutlak, Pengangkutan berisiko tinggi, seperti penerbangan dianggap harus selalu bertanggung jawab atas hal yang terjadi pada penumpang.
  4. Unsur praduga bahwa pengangkut tidak bartanggung jawab Pengangkut bisa bebas tanggung jawab berkat undang-undang yang sudah ada. Jadi, pengangkut bisa bebas tanggung jawab di luar perjanjian yang sudah ada.
  5. Unsur pembatasan tanggung jawab pihak pengangkut Tanggung jawab pengangkut tidak seutuhnya ditanggung sendiri, namun bisa dibagi dengan asuransi sehingga tanggung jawab pengangkut lebih terbatas.

Dengan menyadari unsur tersebut, diharapkan aturan yang ada memiliki pelaksana yang seimbang. Sehingga kesadaran hukum tersebut mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif bagi layanan angkutan yang tersedia. ”Intinya, baik pemerintah, pengusaha angkutan, serta pengguna jasa harus tertib dalam komitmen yang sudah dibuat agar citra layanan angkutan di Indonesia bisa berubah baik,” tutup Priono. (mei/wu)

Update: 21-07-2010 | Dibaca 5298 kali | Download versi pdf: Sadari-Tanggung-Jawab-Untuk-Perbaiki-Layanan-Angkutan.pdf