Prof DR. Eko Sugitario, SH, CN, Mhum
Pakar HTN Ubaya

Pada awal Pebruari 2012 lalu, pemerintah telah menyerahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) kepada DPR. Ketiga draf RUU yang telah disampaikan pemerintah itu, masing-masing RUU Pemda, RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan RUU Desa. Namun salah satu isu krusial yang terkait pemilihan kepala daerah, dimana pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD. Pertanyaanya kini, mendesakkah revisi UU Pemda itu dilakukan? Bagaimana pula nasib RUU ini? Berikut penuturan sejumlah akademisi di Surabaya.

Secara kritis, beragam masalah, seperti membengkaknya biaya, apalagi bila sampai lebih dari satu putaran, munculnya pertikaian sosoal, hingga sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Adanya beragam masalah untuk melakukan pemilihan gubernur secara langsung, cukup logis dan obyektif sebagai alasan pengusulan mekanisme pemilihan Gubernur oleh DPRD, tidak lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Namun walupun logis dan obyektif, bukan berarti semua alasan tersebut lantas diterima mentah-mentah. Perlu dikaji dan diperdebatkan secara akademik agar demokrasi pemilihan tidak sekedar menjadi ajang transaksi elit. “Masalahnya adalah, jika pertanyaannya manakah yang lebih demokratis, apakah Gubernur dipilih langsung oleh rakyat, atau dipilih oleh DPRD?” kata Prof. Dr. Eko Sugitario, SH, CN, MHum, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Surabaya (Ubaya).

Padahal, kalau baik dipilih langusng maupun dipilih DPRD, ungkap Prof Eko, jawabannya adalah sama-sama demokratis. Karena sistem demokrasi tidak hanya mengenal demokrasi langsung, tetapi juga demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. “Namun jika menelisik teori demokrasi, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka jelas demokrasi langsung adalah sistem terbaik,” katanya.

Karena papar Prof Eko, dalam konteks demokrasi seperti di atas, melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam menggunakan hak pilih, termasuk hak untuk dipilih. Dalam konteks ini, doktrin bahwa demokrasi adalah aspirasi mayoritas adalah benar adanya.

Apalagi dalam putusan MK sendiri, demokrasi itu masuk dalam rezim pemilu jadi harus dipilih langsung oleh rakyat. “Karena hal inilah, kami akan berusaha mencarikan solusi dengan mengelar seminar pada Kamis, 31 Mei 2010, di Ubaya, dengan menghadirkan, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MK Mahfud MD, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya,” pamernya.
Apalagi, jika kemudian, kalaupun toh nanti akhirnya draft tersebut kemudian disetujui dan RUU Pemda disahkan, dengan salah satu klausulnya adalah beralihnya mekanisme pemilihan Gubernur dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD, maka pemerintah bisa dianggap melakukan pelanggaran konstitusional.

Terkait penegakan HAM, khususnya pemenuhan hak sipil-politik masyarakat yang sudah dijamin oleh konstitusi (28 UUD 1945) dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) atau konvensi internasional tentang hak sipil-politik. Dalam Pasal 25 undang-undang tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang “hak untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk hak untuk memilih, dipilih dan hak untuk tidak memilih”. Hal ini jelas berseberangan dengan ketentuan tentang pemilihan Gubernur oleh DPRD.

Selain itu, ketentuan itu juga berlawanan dengan makna kedaulatan rakyat sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Konteks pasal ini jelas, bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sebuah Negara yang mengklaim diri sebagai demokratis. Dalam Negara demokratis, rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban secara penuh memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Juga, kata rakyat mewakili person, bukan community. Sehingga model pemilihannya adalah one man one vote.

Justru, adanya ketentuan ini membuka peluang judicial review pasal tentang pemilihan Gubernur oleh DPRD melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan alasan utama pelanggaran Pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia. Dan tidak menutup kemungkinan, bahkan “hampir bisa dipastikan” MK akan mengabulkan permohonan uji materi tersebut. Dengan pertimbangan, kasus serupa mirip dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang diputus MK pada tahun 2009 lalu yang membolehkan penggunaan KTP, KK dan Pasport untuk digunakan sebagai kartu pemilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 lalu.
“Kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang mungkin bisa dicarikan solusi dalam seminar kamis nanti,” pamernya. rum

Sumber: SurabayaPagi.Com


 

Copyright
© 2017 Universitas Surabaya. Artikel yang ada di halaman ini merupakan artikel yang ditulis oleh staf Universitas Surabaya. Anda dapat menggunakan informasi yang ada pada halaman ini pada situs Anda dengan menuliskan nama penulis (apabila tidak tercantum nama penulis cukup menggunakan nama Universitas Surabaya) dan memasang backlink dengan alamat http://www.ubaya.ac.id/2014/content/news_detail/949/Peluang-Di-Judicial-Review.html