SURABAYA – Reformasi hukum di bidang struktur, substansi, kultur menjadi salah satu poin yang direkomendasikan Forum Rektor Indonesia (FRI) pada pemerintah sehubungan situasi yang sedang melanda negeri ini. Ketua FRI, Prof Eddy Suandi Hamid, menyampaikan itu sebagai hasil diskusi FRI yang diikuti 14 rektor perguruan tinggi di Indonesia, Senin (9/11).

Kegiatan FRI yang diselenggarakan Universitas Surabaya (Ubaya) itu sendiri berlangsung di kampus III Ubaya di Trawas, Minggu. Pada 2009 ini, FRI mengangkat tema drama konflik antar lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Eddy menuturkan, konflik yang hingga kini masih memanas tersebut mengindikasikan adanya suatu kesalahan dalam sistem penegak hukum, demokrasi, dan kepemimpinan nasional. “Forum pada tahun kemarin (2008) tentang adanya corruptors fight-back dan mafia peradilan ternyata menjadi fenomena yang tak terbantahkan di tahun ini (2009),” ujarnya.

Karena itulah, FRI mencoba memberi masukan pemikiran dan himbauan moral. Terdapat empat poin penting gagasan dan imbauan moral hasil FRI, minggu kemarin. Pertama, masalah lembeknya penegakan hukum seharusnya dijadikan momentum oleh pemerintah dalam melakukan reformasi hukum di bidang struktur, substansi dan kultur di Indonesia.

Kedua, koalisi besar di tubuh DPR sekarang ini diharapkan tidak menurunkan daya kritis dalam berperan sebagai wakil rakyat yang sebenarnya. DPR wajib menjunjung tinggi moralitas, menjalankan perannya dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang riil untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengesampingkan kepentingan politis-pragmatis jangka pendek yang melahirkan situasi mundur set back ke masa lalu yang hanya melahirkan wajah demokrasi formalistik dan bukan demokrasi substansif.

Ketiga, Presiden dan para pejabat negara harus lebih terbuka dan cepat menanggapi situasi yang berkembang di masyarakat. Informasi yang didukung dengan sistem teknologi komunikasi canggih ini jika tidak diawasi, bisa menjadi informasi yang salah yang semakin berkembang dan memperkeruh suasana. Bahkan berpotensi menimbulkan konflik antar komponen bangsa.

Poin terakhir, partisipasi segenap kalangan kampus, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kredibel dan personalitas yang peduli dengan perkembangan bangsa sangat diperlukan. Rektor Ubaya, Prof Wibisono Hardjopranoto, menyatakan, elemen-elemen tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawalan terhadap jalannya demokrasi bangsa.  “Kasus cicak versus buaya memiliki kemampuan memandulkan demokrasi yang kita bangun sejak dulu kala. Jika begitu, reformasi akan tersendat bahkan bisa jadi berjalan stagnan,” ujarnya. b2

Surabaya Post, Senin, 9 Nopember 2009
Copyright
© 2017 Universitas Surabaya. Artikel yang ada di halaman ini merupakan artikel yang ditulis oleh staf Universitas Surabaya. Anda dapat menggunakan informasi yang ada pada halaman ini pada situs Anda dengan menuliskan nama penulis (apabila tidak tercantum nama penulis cukup menggunakan nama Universitas Surabaya) dan memasang backlink dengan alamat http://www.ubaya.ac.id/2014/content/news_detail/397/Rekomendasi-Reformasi-Hukum.html