Baru-baru ini hampir seluruh media yang kita kenal sedang panas-panasnya membahas Rancangan Undang Undang (RUU) mengenai Pilkada yang kontroversial, dan munculnya Peraturan Pemerintah yang bertolak belakang dengan RUU tersebut. Menjadi kontroversial sebab RUU ini mengusulkan bahwa pemilihan Kepala Daerah seharusnya dilakukan secara tidak langsung oleh rakyat. RUU yang hangat dibicarakan ini menyatakan bahwa Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lalu, bagaimana nasib Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indonesia kedepannya?

“Secara hukum, meski Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, itu tetap merupakan tindakan demokrasi,” ungkap H Didik Widitrismiharto SH MSi selaku Kepala Laboratorium Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Pernyataan ini jelas menggelitik telinga kita, mungkinkah pilkada secara tidak langsung termasuk tindakan demokrasi? “Secara logis, rakyat memilih DPRD, berarti DPRD diberi mandat oleh rakyat. Seharusnya, bila anggota DPRD yang memilih Kepala Daerah secara langsung, berarti anggota DPRD akan memilih yang terbaik untuk daerahnya. Sebab orang-orang di daerah tersebut menaruh kepercayaan pada anggota DPRD tersebut,” ungkapnya lagi.

Ya, mungkin Anda masih belum percaya bahwa tindakan pemilihan langsung oleh DPRD (dan bukan oleh rakyat) adalah sebuah demokrasi. “Tindakan pemilihan langsung oleh DPRD adalah Demokrasi. Namun, bukan berarti hal ini adalah sebuah langkah yang efisien dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada zaman Orde Baru memang kita menggunakan sistem semacam ini yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang ‘Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah’. Berarti, sistem demokrasi kita sedang mengalami kemunduran, namun bukan berarti sistem kita tidak mencerminkan demokrasi,” paparnya. Menurut Didik, yang perlu dipertanyakan bukanlah status ‘demokrasi’ sistem kita sekarang, namun mengapa lembaga legislatif di Indonesia menyetujui kemunduran sistem demokrasi di Indonesia ini.

“Baik pemilihan secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, tentu kita sudah tahu semua berpotensi untuk menghadapi serangan money politics (politik uang). Money politics tidak hanya berbentuk uang, namun bisa saja berbentuk barang, maupun jasa-jasa gratis, seperti pengobatan gratis untuk masyarakat dan sebagainya,” tuturnya. Namun, di tengah ancaman-ancaman tersebut Didik menegaskan bahwa kita juga harus tetap optimis bahwa sistem hukum kita tidak lemah.

Money politics akan selalu mengancam. Namun perlu kita pahami bahwa apabila KPK dan KPU bekerjasama dengan baik, maka money politics yang terjadi pada skala anggota legislatif pun dapat dicegah dengan lebih mudah. Ambil contoh, saat baru terpilih, calon legislatif (caleg) A memiliki harta kekayaan 2 milyar, dan selang 5 tahun masa jabatannya, caleg A memiliki harta kekayaan 5 milyar. Keganjilan semacam ini yang tentu bisa diselidiki oleh KPK dan KPU dalam teknisnya. Saya rasa masih banyak cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencegah money politics di tingkat tersebut,” tuturnya semangat. Singkatnya, lebih mudah bagi KPK untuk mendeteksi money politics dalam skala yang besar, daripada money politics yang melibatkan rakyat seperti pemberian barang, pemberian jasa gratis, dan sebagainya.

Kemudian kembali lagi kepada Peraturan Pemerintah (PP) yang dimunculkan berselang beberapa hari setelah RUU Pilkada disahkan oleh DPR. Apa PP tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat? “Tidak!” serunya. “Untuk bisa dijalankan, PP harus disetujui oleh DPR. Namun, ketika kita melihat DPR sudah menyetujui RUU Pilkada, akankah DPR menyetujui PP yang dikeluarkan oleh Presiden? PP dibuat apabila presiden merasa bahwa negara dalam keadaan yang genting. Bisa jadi PP ini adalah sebuah antisipasi terhadap ancaman yang mungkin terjadi kedepannya nanti apabila RUU Pilkada ini terpilih,” tutup Didik dengan tegas.

Memang kalau kita bicara politik tidak akan pernah ada habisnya, setiap pihak pasti memiliki kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Namun, ketika usulan sudah menjadi sebuah kesepakatan oleh mereka yang duduk di kursi DPR sebagai perwakilan suara rakyat, tentu saja kita hanya bisa berdoa untuk yang terbaik dan yakin bahwa keadilan akan selalu menang pada akhirnya. (sml)