Ekspor dan impor adalah salah satu jenis perdagangan internasional yang lebih dipilih oleh para pelaku ekonomi bertaraf internasional. Saat terjadi transaksi barang atau jasa antarnegara kedua belah pihak harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dengan tunduk pada hukum yang berbeda.”

Itulah pengertian singkat dari ekspor impor menurut Dr Atik Krustiyati SH MS selaku dosen Hukum Internasional. Tentu eskpor impor dari sisi hukumnya adalah sesuatu yang telah diatur secara jelas. Menurut hukum, pada prinsipnya ada dua hal pokok mengenai ekspor impor. “Yang pertama adalah choice of law dimana kedua belah pihak yang terkait dalam ekspor impor harus memilih hukum mana yang akan digunakan dalam transaksi internasional. Sedangkan yang kedua ialah choice of forum dimana kedua belah pihak yang terkait tersebut memilih lagi badan arbitrase manakah yang akan menjadi penengah bila terjadi sengketa dagang,” jelas dosen yang akrab disapa Atik ini.

“Mengingat pada dasarnya perdagangan internasional juga bersifat profit-oriented kedua hal pokok itu harus diatur jelas saat ekspor atau impor dilakukan,” tambah dosen tetap yang telah mengajar lebih dari 20 tahun ini. Akibat hal ini bisa saja seorang ekportir atau importir Indonesia terpaksa mengikuti peraturan yang ditetapkan Negara lain karena bertransaksi dengan pelaku ekonomi Negara lain. Dalam perdagangan internasional, keseimbangan juga dibutuhkan. Seorang eksportir diharapkan nantinya bisa menjadi importir dan sebaliknya seorang importir bisa menjadi seorang eksportir. “Idealnya kondisi demikian didukung karakteristik pedagang yang mematuhi kontrak. Dalam sebuah transaksi internasional memang harus ada kontrak yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yang diatur dengan jelas hingga terperinci sampai dengan kepengaturan apabila terjadi sengketa hukum akibat kebijakan pemerintah mengenai ekspor dan impor,” tutur wanita kelahiran Ngawi ini.

Dosen yang gemar membaca ini mengaku bahwa selama ini hukum Indonesia jarang dipilih karena pemerintah sebagai pihak regulator kurang mampu memberikan kepastian hukum yang kuat. “Sebab para pelaku perdagangan internasional menghindari hukum yang terlalu cepat pergerakannya seperti di Indonesia. Saat sebuah pasal atau aturan berubah bisa memicu sengketa dagang sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih berisiko,” jelas dosen yang juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Sarjana Wanita Indonesia Jawa Timur. Mencermati kasus perdagangan internasional yang terjadi seperti kasus ekspor jeruk yang disuntik pengawet, Atik berkomentar bahwa solusinya adalah etiket baik pelaku ekonomi, peran pemerintah dan pemberdayaan konsumen. (gun/wu)