Krismon krisis moneter, kutanya mama apa artinya..

Krismon krisis moneter, aku sih ya cuek aja..

Yup krismon, mau kembali ke jaman 1998? Tentu tidak, jika yang mengalami kenaikan harga hanya pada mainan saja, ya cuek aja. Tapi kalau yang mengalami kenaikan harga adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia seperti tarif dasar listrik, bagaimana? Akankah masyarakat pro dengan kebijakan pemerintah yang satu ini? Ataukah masyarakat akan demo seperti saat kenaikan BBM yang lalu? Menurut Drs Ec H Ahmad Zafrullah Toyibnapis, MS selaku dosen jurusan ilmu ekonomi yang pernah berpartisipasi dalam pemerintahan mengungkapkan bahwa penolakan kenaikan tarif dasar listrik ini tidak akan sekeras penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, namun ada penolakan utama dari bidang industri.

Untuk kebijakan pemerintah mengenai kenaikan tarif dasar listrik, Ahmad menyatakan bahwa alasan utama yang melandasi hal tersebut adalah subsidi energy yang mengalami peningkatan setiap tahun dan pemerintah menganggap subsidi energy makin terasa berat. "Memang dalam prakteknya, masih memperhitungkan golongan masyarakat yang tidak mampu yaitu dengan mengenakan tarif dasar biasa pada penggunaan dibawah 900 watt, sedangkan yang penggunaan diatas 900 watt akan menggunakan tarif dasar listrik yang baru," ujarnya.

Bagi industri yang telah banyak mengeluarkan biaya besar untuk bahan baku dan bahan penolong saja hingga 50%, kenaikan biaya listrik pasti memberatkan mereka. Belum lagi kenaikan upah minimum yang melebihi inflasi. “Pengusaha dalam negeri pasti akan pusing sekali memikirkan biaya-biaya tersebut. Dampak ke pengusaha-pengusaha sangatlah besar,” tutur Ahmad. Ia juga merasa kebijakan ini akan berdampak ke Ubaya dan Ubaya harus siap-siap melakukan penghematan listrik. “Contohnya bisa mengurangi penerangan setelah pukul 10 malam,” lanjutnya.

Walaupun pada kenaikan tarif dasar listrik ini tidaklah terlalu mengalami dampak yang signifikan pada rakyat. Namun bagi kalangan industri tentunya hal tersebut tidak memungkinkan untuk memakai sistem pulsa dan bisa kesulitan menekan cost. “Perlawanan terus menerus dilakukan para pengusaha hingga ada yang mengancam pemerintah untuk melakukan PHK ke buruh-buruh. Takutnya, hal ini akan berefek domino dari kenaikan tarif dasar listrik ini hingga merenggut mata pencaharian seseorang dan dapat menambah pengangguran,” paparnya.

Selain tarif dasar listrik yang mengalami kenaikan, usut punya usut, baru-baru ini kebijakan untuk uang muka pembelian kendaraan bermotor dinaikkan oleh pemerintah menjadi 30%. Kebijakan ini mengundang perhatian tersendiri dari pihak-pihak tertentu. Saat sebelumnya, membeli kendaraan bermotor akan lebih murah saat pembayaran uang mukanya dan sekarang sudah meningkat pesat. Menurut Ahmad, kebijakan tersebut berhubungan erat dengan pihak perbankan selaku perantara kredit. Perbankan sebagai penyalur kredit memiliki 2 produk kredit yaitu bersifat produktif dan Konsumtif. “kalau yang produktif biasanya disalurkan kepada UKM (Usaha Kecil-Menengah) dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan yang konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor. Apalagi BI (Bank Indonesia) juga lunak dalam membuat aturan,” ujarnya.

Ahmad menilai bahwa dengan DP kendaraan motor yang hanya Rp. 500.000,00 ini adalah sebuah kesalahan. Tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia dalam membayar cicilan kredit, Ahmad berpendapat bahwa bisa saja 70% dari pendapatan perbulannya orang Indonesia hanya terpakai untuk menutupi cicilan motor dan tidak mencukupi kebutuhan lainnya. “tiap cicilan kredit cukup mahal dan terkandung polis asuransi serta biaya administrasi,” tuturnya.

Menurut Ahmad, tujuan utama kebijakan ini ialah untuk mendidik perbankan dimana membatasi konsumtif dan mendorong kredit ke arah yang produktif serta mendidik masyarakat hidup sehat. Hidup sehat disini bisa dalam segi ekonominya tidak terlampau boros dan dari segi jasmani juga tidak sakit terkena banyaknya polusi akibat asap kendaraan bermotor. “Bisa dilihat sekarang sepeda motor yang harusnya bukan kebutuhan primer sudah menjadi kebutuhan utama bagi mayoritas masyarakat umum. Hal ini juga didorong transport umum yang tidak aman dan kondisinya tidak bagus,” tutup dosen yang pernah memperoleh penghargaan dari Gubernur Jatim sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jatim masa bakti 2005-2008.

Ahmad mengaku bahwa kebijakan ini tanggung, lebih baik tidak hanya 30% karena masih besar cicilan ke depannya, lebih bagus lagi bila 50%. Namun tentu ada pihak yang sangat dirugikan, yakni perusahaan kendaraan bermotor, dealer, dan sales yang harus menggencarkan penjualan mengejar omset. “Saya rasa, kebijakan ini masyarakat diupayakan tidak konsumtif lagi. Jadi, kebijakan ini memang cukup tepat untuk diberlakukan,” jelasnya.

Lain kasus lain pula pro-kontranya, memang pada kenaikan DP ini Ahmad pro pada kebijakan pemerintah, tapi dia tidak mendukung kenaikan tarif dasar listrik sebab tidak tepat bila kenaikan dilakukan saat ini karena bisa menghancurkan industri. “Lebih bijaksana bila kenaikan tarif dasar listrik ditunda hingga 2014. Penundaan kenaikan ini pasti akan memiliki arti besar bagi pengusaha. Kalau mengenai kebijakan kenaikan DP sangat tepat untuk diberlakukan,” tutupnya. (gun/wu)