Kasus pajak di Indonesia saat ini sudah meresahkan banyak pihak. Pajak yang seharusnya menjadi alat pembiayaan dan pengaturan negara sudah di komoditikan berbagai kepentingan. Pemerintah dianggap kurang tegas dan memberikan banyak peluang dalam menghadapi kasus ini. Terlalu banyak terjadi pelanggaran atau kolusi di berbagai lini. Memang ada yang ketahuan dan mendapat sanksi, namun jika dibandingkan dengan yang tidak ketahuan, jumlahnya lebih banyak yang tidak ketahuan. Salah satunya adalah kasus Gayus. Dan dalam hal ini, Dr H.Taufik Iman Santoso SH MHum memberikan pandangannya.

Hukum yang mengatur tentang perpajakan sebenarnya sudah memenuhi asas dan prinsip perpajakan. Namun, pajak yang seharusnya dipungut pada orang yang sudah mendapat keuntungan atau penghasilan berlaku sebaliknya. Ini yang agak menyimpang. Seharusnya wajib pajak dibiarkan menghasilkan dulu, setelah wajib pajak berproduksi, dan baru dikenakan. Dengan demikian pendapatan dari sektor pajak akan dapat membiayai dan memfasilitasi masyarakat dalam berproduktif sehingga omset pajaknya akan terus membesar sebanding dengan meningkatnya perekonomian nasional, dengan demikian akan memberikan manfaat,” tutur Taufik menjelaskan hukum yang mengatur pajak di Indonesia.

Kasus Gayus sudah tidak asing lagi di telinga para pemburu berita. Kejahatan kerah putih yang bersifat kolusi tersebut, semuanya berdasar atas keputusan negosiasi antara ’Gayus-Gayus’ dengan negosiator.  “Salah satu contoh kasus lainnya dalam hal penetapan NJOP, yang dapat  diatur agar wajib pajak dapat mengurangi besarnya biaya pajak atas tanah dan bangunan. Akan tetapi ada kalanya masalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ini memberatkan, misalnya ketika melakukan transaksi jual beli rumah yang harganya sudah deal dengan pembeli dalam transaksi tersebut ternyata NJOP lebih besar dari harga jual rumah itu sendiri. Ini mengakibatkan kewajiban yang harus dibayar melebih dari kewajiban seharusnya, ini sama dengan negara melakukan perampokan pada warga negaranya atas nama undang-undang,” demikian Taufik menerangkan.

Ketika ditanya apakah kasus Gayus ini bisa disamakan dengan perencanaan pajak, Taufik mengungkapkan bahwa pendapatan pajak itu tidak bisa ditarget hasilnya, karena pajak itu bukan produksi negara, akan tetapi kewajiban warga negara pada negara, yang didasarkan pada persentase atau ketetapan pada hasil produktifitas setiap warganya  Jadi, seharusnya berapapun hasil pajak yang diterima, itulah hasil pendapatan pajak negara. Jika hasil tersebut ditarget, maka ketika target tersebut tercapai, sisanya akan dimanipulasi karena telah melebihi target. Inilah awal kasus Gayus tersebut mengakar.

Menurut Taufik, progres penanganan kasus Gayus di Indonesia saat ini adalah masih banyak ‘Gayus-Gayus’ yang tidak popular dan wajib pajaknya kecil sehingga tidak ketahuan. Kita sudah tahu bagaimana perilaku aparat negara kita, kita sudah kehilangan intergritas sebagai bangsa, semua berfikir untuk diri sendiri atau kelompoknya. Seharusnya kasus Gayus harus ditangani dengan benar, karena ini menyangkut hak warga negara, karena wajib pajak sudah tidak yakin pada aparat yang menangani pajaknya. Sehingga bisa muncul opini buat apa bayar pajak kalau dipermainkan. Oleh karenanya, penanganan Gayus harus tegas transparan, dan harus bisa melibatkan atasannya karena Gayus tidak mungkin bertindak tanpa persetujuan atau diketahui atasannya,” ujarnya.

Gayus sendiri juga sempat berplesir ke Bali. Apakah dalam hal ini Polri kecolongan sehingga Gayus bisa berpergian? Taufik mengatakan, bukan karena Polri kecolongan. ”Semua itu pasti ada rekayasa dan maksud tersembunyi. Perlu dikaji lebih dalam lagi, apakah memang Gayus seorang penggemar berat tenis sehingga harus menonton di tempat yang terbuka dengan menyuap berpuluh-puluh juta dan dikawal seperti itu. Lucu juga kalau melihat kejadian seperti Gayus tersebut,” lanjutnya.

Dosen FH yang telah mengajar di Ubaya sejak 1996 ini berpendapat, jika semua petugas aparat hukum itu tegas dan berlaku sesuai dengan peraturan atau hukum yang ada, dan tidak tebang pilih, maka masalah Gayus ini bisa cepat terselesaikan. Dalam hal ini aparat hukum harus tanpa pandang bulu, tidak menunggu siapa yang bisa di “gorok” dulu, lalu baru diperiksa dan dibebaskan setelah ada transaksi. Apakah sebuah jabatan sudah merupakan barang komoditi?(law,sv5/wu)