Akhir-akhir ini marak diperbincangan fenomena kawin siri. Tidak hanya politisi, artis, pengusaha, ulama, maupun orang biasa, sekarang banyak yang melakukan kawin siri. Fenomena kawin siri yang dipraktikkan sebagian masyarakat Indonesia dengan  dipengaruhi oleh budaya feodalistik sejarah keagaaman dan peradaban negeri ini. Bahkan ada contoh  berita di media,  akibat kawin siri meja hijau pun berbicara karena satu pihak merasa tidak melakukan kawin siri sedangkan pihak yang lain mengakui melakukan perkawinan tersebut.

Melindungi perempuan dan anak. Itulah payung yang digunakan untuk penyusunan RUU Kawin Siri. Pro dan kontra pun bergulir. Dari pihak pro sendiri menganggap RUU tersebut diperlukan agar perempuan tidak menjadi korban dalam pernikahan siri, karena hal itu biasanya dilakukan hanya sebuah ‘kedok’ dari perzinaan terselubung. Pihak kontra RUU pun bereaksi keras dan menolak mentah-mentah. Hal ini dikarenakan ini adalah urusan agama dan bersifat privat, jadi tidak perlu intervensi negara. Namun, berbeda dengan kenyataan yang ada sekarang posisi kaum ‘Hawa’ di Indonesia masih tersubordinasi dan acap kali menjadi korban ideologi yang patriarkis, dan harus diakui  bahwa pernikahan siri tidak jarang melahirkan penderitaan dan menjadi objek ‘kepuasan’ kaum Adam untuk menunjukkan kekuasaan dan arogansinya kepada perempuan.

Situasi ini menarik perhatian Endah Triwijati, Dosen Psikologi Ubaya, yang dengan suara tegas mengatakan menolak dengan pola kawin siri. “Saya tidak setuju dan menolak kawin siri," ujarnya saat ditemui WU di ruangannya. Ia menilai gara-gara melakukan pernikahan siri justru sangat merugikan kaum perempuan dan anak. “Sekarang bukan masanya untuk melakukan hal tersebut, “ tambah penghobi sepeda ini.

Wanita yang kerap disapa Tiwi ini menilai, kaum perempuan yang terikat dalam hubungan pernikahan siri, selalu berada pada posisi yang dirugikan. Biasanya kerugian tersebut antara lain dalam hal identitas, status yang tidak jelas, keadilan memperoleh hak sebagai istri dan bahkan status anak. "Perempuan yang nikah siri, misalnya, secara catatan hukum atau administrasi tidak memiliki identitas yang jelas di hadapan negara. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri," ungkapnya.

Di samping itu, status yang kurang jelas di hadapan masyarakat memaksa perempuan yang terikat dalam pernikahan siri juga dirugikan.  Belum lagi, jelas Tiwi, pernikahan siri berdampak pula pada kelemahan posisi anak secara hukum. "Anak-anak rentan untuk tidak mendapatkan haknya karena tidak kuat secara hukum. Ada kasus anak-anak hasil nikah siri sulit mengurus izin pendidikan karena tidak memiliki surat atau akta kelahiran, karena tidak diakui ayah kandungnya," tandasnya. Jadi, butuh nikah siri itu tidak adil bagi kaum perempuan dan anak.(cuy/wu)