Meski baru saja dikonsep, berbagai opini dan tanggapan dari berbagai kalangan langsung bermunculan terkait konsep redenominasi yang digagas akan berlaku di Indonesia. Bank Indonesia (BI), sebagai lembaga sentral yang bertujuan menjaga kestabilan mata uang Rupiah berniat melakukan redenominasi demi alasan efisiensi. ”Mata uang Indonesia memang terlalu besar, sehingga dalam perhitungan laporan keuangan negara memerlukan biaya yang juga besar,” papar Firman Rosjadi SE MT, dosen Ilmu Ekonomi Ubaya.

Memang bila ditelusuri mendalam, Indonesia adalah negara dengan mata uang terbesar kedua setelah Vietnam. Kebijakan redenominasi pun dikonsep untuk mempermudah transaksi jual beli. ”Perlu dipertegas bahwa sanering berbeda makna dengan redenominasi,” ungkap Firman lugas. Menurut dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia ini, redenominasi adalah perubahan pencantuman nominal pada mata uang. Lazimnya, dilakukan dengan mengurangi digit yang tertera pada mata uang, diikuti perubahan pencantuman harga barang. Sedangkan sanering mengarah pada penurunan nilai mata uang, namun tidak diikuti dengan perubahan harga.

Ancang-ancang sosialisasi pun mulai dilakukan pemerintah. Rencananya, pada tahap awal akan beredar dua macam uang, yaitu uang lama dan uang baru yang telah diredenominasi. Secara perlahan, nantinya uang lama akan ditarik dan menyisakan uang baru untuk beredar di masyarakat. ”Ide ini secara teori memang tidak akan menimbulkan dampak. Namun, dalam praktiknya pasti terjadi kebingungan akibat perubahan tersebut,” tandasnya. Kebingungan yang dimaksud bisa disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat pada tujuan utama redenominasi. Apalagi, menilik sejarah Indonesia yang pernah melakukan sanering pada orde lama.

Di samping itu, jenis perekonomian Indonesia masih didominasi oleh pedagang kecil sehingga perlu langkah sosialisasi ekstra dari pemerintah. ”Pemerintah harus berhati-hati agar masyarakat jangan sampai takut memegang rupiah,” tegas Firman. Bila kepanikan terjadi, masyarakat dan pemegang rupiah cenderung melepas rupiah dengan berbagai cara. Terlalu banyaknya uang yang beredar, tentu menyebabkan inflasi yang bisa membuat Indonesia mengulang sejarah krisis finansial beberapa tahun silam.

Menelaah uraian tersebut, jelaslah bahwa rencana redenominasi memerlukan pertimbangan cost benefit akibat gejolak yang mungkin ditimbulkan di samping alasan efisiensi perhitungan. Pemerintah harus bersikap terbuka dalam pengambilan keputusan dan siap menerima masukan. Masyarakat pun diajak lebih rasional melihat kondisi mikro dan makro ekonomi Indonesia yang cukup bagus. ”Pemerintah kan tidak mungkin mengambil kebijakan yang merugikan warganya,” tutup Firman bijak. (mei/wu)

Copyright
© 2017 Universitas Surabaya. Artikel yang ada di halaman ini merupakan artikel yang ditulis oleh staf Universitas Surabaya. Anda dapat menggunakan informasi yang ada pada halaman ini pada situs Anda dengan menuliskan nama penulis (apabila tidak tercantum nama penulis cukup menggunakan nama Universitas Surabaya) dan memasang backlink dengan alamat http://www.ubaya.ac.id/2014/content/interview_detail/16/Bijak-Kenali-Redenominasi.html