SURABAYA – Potensi hanya satu pasang calon pada pilwali Surabaya bisa berdampak panjang dan ruwet. Sebab, akan ada kebuntuan aturan yang bisa menghambat proses coblosan.

Sesuai aturan, pilwali bisa dilaksanakan jika diikuti sekurang-kurangnya dua pasang calon. Hingga sekarang, hanya PDIP yang telah mendeklarasikan calonnya, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Koalisi Majapahit yang terdiri atas enam partai belum menentukan jagonya. Bahkan, ada indikasi mereka tidak akan mengusung calon hingga batas akhir pendaftaran di KPU Surabaya pada 26–28 Juli.

Dosen hukum tata negara dari Universitas Airlangga M. Syaiful Aris menuturkan, KPU harus memperpanjang masa pendaftaran bila hanya ada satu pasang calon yang mendaftar. Ada waktu maksimal sepuluh hari untuk penundaan tahapan. Setelah itu, dibuka pendaftaran lagi selama tiga hari.

Tapi, persoalan akan muncul bila perpanjangan masa pendaftaran itu tetap tidak menghasilkan tambahan calon. ”Pada undang-undangnya tidak diatur. Di sinilah ada kekosongan hukum,” ungkap dia. Kewajiban untuk menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon itu terdapat pada pasal 50 Undang-Undang 8/2015. Aturan tersebut sekaligus tidak memungkinkan adanya pemilihan bila hanya ada satu pasang calon. Termasuk usulan aklamasi dalam pilwali.

Aris menuturkan, posisi KPU juga tidak kalah terjepit. Sebagai pelaksana undang-undang, mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan setiap tahapan. Mereka akan dianggap melanggar undang-undang bila tidak menyelesaikan tahapan. Kewajiban melaksanakan semua tahapan tepat waktu itu diatur begitu jelas pada pasal 14 UU 8/2015. ”Padahal, jadwalnya sudah jelas. Kalau lebih dari 9 Desember masih ada satu pasang calon, jadi bagaimana?” ujar alumnus University of California tersebut.

Menurut dia, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan hukum tersebut. Yakni, amandemen undang-undang tentang pemilihan umum kepala daerah. Perubahan aturan itu bisa pula melalui jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi. ”Tapi, kalau ke MK, harus ada legal standing yang jelas. Seperti memperjelas kerugian dari orang yang mengajukan gugatan,” terang mantan ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya itu.

Pikiran yang tidak jauh berbeda diungkapkan Kepala Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya (Ubaya) Hesti Armiwulan. Tapi, dia lebih sepakat dengan sebutan kebuntuan hukum daripada kekosongan hukum. ”Aturannya sebenarnya ada. Tapi, buntu,” ujar dia.

Namun, dia menegaskan bahwa partai politik yang tidak mengajukan calon juga tidak bisa disalahkan. Sebab, mengajukan calon atau tidak merupakan hak. ”Karena itu hak, jadi tidak ada sanksi,” tambah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2007–2012 itu.

Nah, penyelesaian atas persoalan itu, menurut Hesti, adalah perubahan undang-undang. PDIP bisa mengambil peran dalam perubahan tersebut untuk mengakomodasi kepentingannya. ”Kalau aklamasi, tentu saja tidak bisa. Sebab, undang-undang kita mengatur demokrasi langsung. Bukan musyawarah mufakat,” jelas dia. (jun/c6/oni)

Sumber: Jawa pos